Salah satu gambaran situasi anak-anak yang sedang belajar. (PPWNI, 2019)

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan awal diperkenalkannya istilah “Pekerja Migran Indonesia” (PMI) sebagai pengganti sebutan “Tenaga Kerja Indonesia” (TKI) yang lebih dulu dikenal secara luas. Pekerja Migran didefinisikan oleh International Labour Organisation (ILO) sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain, dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran, untuk bekerja. Malaysia dan Hong Kong adalah dua negara penerima PMI tertinggi dimana mereka menjalankan pekerjaan yang bersifat low-skill di beberapa bidang, seperti pertanian, konstruksi, dan terutama rumah tangga. Kemiskinan merupakan pendorong utama mereka untuk memilih bekerja di negara tetangga dikarenakan gaji yang mereka dapatkan lebih tinggi dibandingkan apabila mereka bekerja di dalam negeri. Ada beberapa alasan mengapa para PMI memilih Malaysia sebagai negara tujuan mereka untuk bekerja, di antaranya adalah mereka memiliki keluarga atau teman yang sudah berada di sana; mendapatkan rekomendasi dari teman yang pernah bekerja di sana; kerja diatur sebelum keberangkatan; Malaysia merupakan salah satu negara yang letaknya paling dekat dengan Indonesia; serta bahasa dan budaya yang tidak jauh berbeda.

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan (Kalimantan Utara) mencatat sepanjang tahun 2017 dan 2019 terdapat sekitar 2.000 PMI yang secara resmi berangkat ke Malaysia, sedangkan yang tidak resmi terdapat sekitar 50.000 orang. Diperkirakan awal tahun 2019 terdapat sekitar satu juta PMI di Sabah dan Sarawak yang berstatus tidak resmi. Para PMI ilegal biasanya masuk ke Malaysia melalui
“pelabuhan tikus” yang tidak diawasi selama 24 jam. “Pelabuhan tikus” atau pelabuhan tidak resmi merupakan pintu masuk mereka ke Malaysia. Petugas juga kesulitan membedakan mana penumpang biasa dan mana calon pekerja ilegal.

Salah satu gambaran situasi anak-anak yang sedang belajar. (PPWNI, 2019)

Walaupun perlindungan PMI sudah diundang-undangkan, namun keberadaan PMI masih ter-expose dan rentan terhadap berbagai permasalahan, seperti Tindak Perdagangan Orang/TPO (human trafficking), penganiayaan, eksploitasi, pemenuhan akses kesehatan, diskriminasi di tempat kerja, dan pelecehan seksual terutama yang menimpa PMI perempuan yang dimana berdasarkan data Bank Dunia pada tahun 2016 mayoritas PMI adalah perempuan. TPO kerap kali dilakukan dengan cara penipuan yang terkait dengan sifat dan kondisi kerja di Malaysia. Para PMI diiming-imingi akan dipekerjakan di suatu tempat (seperti di pabrik, perusahaan, dan lain-lain) dengan upah yang cukup tinggi dengan fasilitas tempat tinggal yang layak. Namun, nyatanya, sesampainya mereka di Malaysia, mereka dipaksa menjadi Pekerja Seks Komersial.

Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh para calon PMI terutama mengenai pekerjaan, hukum nasional yang berlaku di Indonesia maupun Malaysia mengenai pekerja migran, jalur-jalur rekrutmen resmi dan migrasi ilegal serta dampak dan risikonya yang dikarenakan tidak semua calon PMI memiliki akses informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Selain TPO, ada banyak kasus yang melibatkan penganiayaan PMI di Malaysia dan bahkan beberapa di antaranya menelan korban jiwa, seperti kasus Adelina LisaoPMI yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timuryang ditemukan tewas di tangan majikannya pada tahun 2018. Malaysia ditetapkan sebagai penerima PMI tertinggi dan sekaligus negara dengan kasus PMI terbanyak, namun Negeri Jiran ini tetaplah menjadi tujuan primadona para PMI untuk merubah nasib mereka.

Referensi :
Primastika, W., ‘Meski Banyak Kasus, Malaysia Tetap Tujuan Populer Buruh Migran,’ Tirto (daring), 30 Juni 2018, diakses pada 15 Desember 2019.

‘Perlindungan & Pencegahan untuk Pekerja Migran Indonesia,’ International Labour Organisation Indonesia (daring), diakses pada 15 Desember 2019.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

×

Hello there!

If you curious about IYCMS, you can ask me here... :)

× Ask me!